Disayangkan, BI-Pemerintah Tak Kompak Soal Redenominasi

Hanya saja Latif juga mengakui, untuk redenominasi memang perlu berbagai tahapan dan harus memnuhi persyaratan. Untuk Indonesia, saat ini dinilai bukan saat yang tepat untuk melakukan redenominasi Rupiah.

"Syarat pertama, harus dilakukan saat ekonomi benar-benar stabil. Kita sekarang ini tidak cocok karena inflasi kita masih agak mengkhawatirkan. Kedua, kita mengkhawatirkan kemampuan BI untuk melakukan sosialisasi. Kita tahu, selama ini banyak kebijakan BI yang tidak tersosialisasikan dengan baik misalnya kalau ada peredaran uang baru," kata Latif.

Bila  tidak disosialisasikan dengan baik, dikhawatirkan respon masyarakat terhadap redenominasi bisa disalahartikan, sehingga akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. "Ada kemungkinan masyarakat mempunyai konsep yang salah mengenai hal ini. Apalagi masyarakat kita masih banyak tamat SD. Bisa saja masyarakat nanti mendefinisikan itu sebagai sanering (pemotongan nilai). Itu akan bahaya, karena nanti saya yakin masyarakat akan senang menyimpan barang dibandingkan dengan uang. Artinya inflasi akan muncul," ulasnya.

Selain itu Latif juga mengatakan bahwa realisasi redenominasi membutuhkan koordinasi yang solid antara BI dengan Pemerintah. Sayangnya, saat BI mengumumkan wacana redenominasi justru pihak Pemerintah dengan tegas membantah jika wacana itu telah dikoordinasikan.