Disebut Daerah Terkorup, Gubernur Kalsel Bantah Data FITRA
Selasa, 25 Juni 2013 – 10:41 WIB
Di Kalsel, terdapat 8 temuan dengan nilai indikasi kerugian Rp 10,8 miliar. Menanggapi itu, Rudy memilih untuk mendalami laporan tersebut. “Nanti akan dilihat dulu apa saja delapan temuan tersebut. Akan kami telusuri terlebih dahulu,” ucapnya.
Baca Juga:
Sementara Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai laporan tersebut. Nasib Alamsyah malah mempertanyakan objektivitas dari laporan Fitra. “Penilaian tersebut apakah objektif atau tidak. Saya tidak berkomentar untuk masalah itu,” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis ada 5 provinsi di Indonesia yang terindikasi terkorup dalam penggunaan anggaran belanja modal untuk fasilitas umum. Hal ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di semester II di tahun 2012.
Lima provinsi itu di antaranya Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Maluku Utara. "Paling tinggi temuan dari provinsi Papua Barat dengan jumlah kasus sebanyak 10 temuan dengan nilai indikasi kerugian Rp 86.7 miliar," kata Koordinator Advokasi FITRA, Maulana dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu (23/6).
BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Rudy Ariffin membantah data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebut Kalsel sebagai
BERITA TERKAIT
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB
- Puluhan Ribu Masyarakat Pekanbaru Penuhi Kampanye Akbar Agung-Markarius
- Banjir Merendam 2.014 Rumah di Kabupaten Bandung, 12.250 KK Terdampak
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun
- Digikomfest 2024 Dorong Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah
- Kapolres Banyuasin Membagikan Makanan Bergizi Gratis untuk Siswa SDN 13 Air Kumbang