Disentil Jokowi Soal Insentif Fiskal, Menperin Ngaku Sudah Kok

jpnn.com - ‎JAKARTA  -  Menteri  Perindustrian Saleh Husin merasa salah satu yang disentil pidato Presiden Joko Widodo di sidang tahunan DPR RI, Jumat (14/8). Tapi, kata Saleh, pidato tentang RAPBN 2016 dan Nota Keuangan  yang  menyinggung tentang pemberian insentif fiskal untuk mendukung iklim investasi dan dunia usaha, telah dia dilaksanakan.

Beberapa insentif fiskal tersebut adalah permohonan pemberian fasilitas Tax Holiday dan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk tiga industri‎.

Ketiganya yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia, Petrokimia Butadiene Indonesia, dan Energi Sejahtera Mas dengan nilai sebesar Rp.5,5 triliun.

“Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk pemberian fasilitas Tax Holiday kepada tujuh industri dengan nilai sebesar Rp.67,5 triliun. Kami akan berkoordinasi dan mendorong segera berwujud karena ini berdampak ganda pada investasi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan industri ke luar Jawa dan juga pendapatan daerah,” kata Menperin di Jakarta.

Tujuh industri tersebut yaitu PT Indorama Polychem Indonesia, Ogan Komering Ilir Pulp & Paper Mills, Caterpillar Indonesia Batam, Feni Haltim, Well Harvest Winning Alumina Refinery, Synthetic Rubber Indonesia, dan Sulawesi Mining Investment.

Menperin juga mengungkapkan, masalah utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik dan harga energi gas yang kompetitif.

“Padahal, pemenuhan ketersediaan infrastruktur dan energi  merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas dan mendongkrak daya saing,” pungkasnya.‎ (esy/jpnn)