Disentil Jokowi Soal Pencairan Tunjangan Tenaga Medis, Ini Klarifikasi Kemenkes
jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Kementerian Kesehatan ikut disorot Presiden Joko Widodo. Instansi ini dinilai lamban dalam penyerapan anggaran.
Bahkan Jokowi di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Kamis 18 Juni lalu, meminta Kemenkes segera mencairkan dana tunjangan para tenaga kesehatan (nakes) atau medis.
Mendapatkan sorotan dari orang nomor satu di Indonesia ini, Kemenkes langsung memberikan klarifikasi.
Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Abdul Kadir, pemerintah menganggarkan dana insentif bagi tenaga medis sebesar Rp5,6 triliun.
Dari jumlah itu, Rp3,7 triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai dana transfer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK).
Sisanya, Rp1,9 triliun dikelola oleh Kemenkes yang di dalamnya termasuk dana santunan kematian tenaga kesehatan sebanyak Rp60 miliar.
Dia menjelaskan, keterlambatan pencairan dana karena terlambatnya usulan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah.
Itu terjadi karena usulan tersebut harus diverifikasi di internal fasilitas pelayanan kesehatan kemudian dikirim ke Kemenkes.
Presiden Jokowi sebelumnya meminta Kemenkes segera mencairkan dana tunjangan para tenaga kesehatan yang menangani covid-19.
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Berisiko Rugikan Konsumen & Produsen
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Kasus Dengue Meningkat, Kemenkes dan Takeda Gencarkan Upaya Pencegahan
- Mengenal Penyakit HFMD yang Sering Menyerang Anak, Ini Gejala yang Diwaspadai