Disentil Presiden Sertifikasi SNI untuk UKM Mahal, BSN Buat Gebrakan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) membuat gebrakan untuk memudahkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk UKM.
BSN menggandeng tokomutu.com sebagai platform pasar digital untuk meningkatkan akses pasar sekaligus mempermudah UKM dalam mendapatkan sertifikasi SNI.
Dalam Festival Produk UKM ber-SNI yang berlangsung sejak 26–30 Maret 2022, diperkenalkan produk UKM berstandar SNI dan platform pasar digital tokomutu yang merupakan galeri elektronik bagi produk ber-SNI.
Kepala BSN Kukuh S Achmad mengatakan Tokomutu hadir untuk membuktikan bahwa sertifikasi SNI bisa meningkatkan akses pasar produk UKM. Selain itu sertifikasi SNI mudah dan bermanfaat bagi UKM.
Dia menyebutkan festival ini menghadirkan produk-produk berkualitas berstandar SNI maupun internasional dari 35 UKM dari Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Surabaya, Bogor, Bali, Makassar sampai Tidore.
Jenis produknya beragam, mulai dari makanan seperti, bakso ikan, pempek, rendang, kopi, serbuk jahe, air minum dalam kemasan, mainan anak, sepeda, modul sepeda listrik, kain tenun, dan produk kerajinan.
"Mereka sebagai representatif dari 560 UKM ber-SNI yang telah tergabung pada tokomutu.com pada saat ini,” ujar Kukuh saat pembukaan Festival Produk UKM ber-SNI sekaligus peresmian platform digital tokomutu.com pada Sabtu, 26 Maret.
Dia berharap melalui festival ini bisa menjawab sentilan Presiden Jokowi terhadap sulit dan mahalnya sertifikasi SNI bagi UKM, meningkatkan kesadaran dan kemudahan masyarakat untuk memilih produk dalam yang ber-SNI.
Presiden Jokowi menyentil soal mahalnya biaya sertifikasi SNI bagi UKM, ditambah lagi dengan prosedur yang sulit.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi