Diserse, Balon Bupati Sigi Ditangkap Polisi Militer

“Dasarnya adalah petikan putusan Pengadilan Militer III-17 nomor: put/02-K/PM.III-17/AD/2009, pada tanggal 21 Januari 2009,” jelas Rais.

Namun terang Rais, Panwaslukada Sigi telah mencabut surat nomor 080 tersebut, karena dalam undang-undang militer tentang pelanggaran desersi, ancaman hukumannya hanya 2 tahun, sehingga apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan tentang Pemilu, baik UU nomor 32/2004, PP nomor 6/2006 maupun peraturan KPU nomor 68/2009, yang menyebut ancaman pidana penjara lima tahun lebih, maka hal itu dinilai tidak memenuhi unsur atau tidak masuk kategori pelanggaran administrasi Pemilu.

“Kami cabut surat awal kami ke KPU. Hal itu juga berdasarkan hasil konsultasi kami dengan anggota Bawaslu, Wirdiyaningsih SH MH, saat berkunjung ke Sigi,” jelas Rais.

Namun demikian, Panwaslukada tetap mengingatkan KPU Donggala selaku penyelenggara tahapan Pemilukada Sigi, agar melakukan kajian atas status Sulmin Tenggo, jika yang bersangkutan ditahan untuk menjalani putusan pengadilan militer tersebut, padahal tahapan masih berjalan. “Kami sudah ingatkan KPU sejak awal, karena sewaktu-waktu Sulmin Tenggo bisa saja ditahan,” jelas Rais.