Disetujui Bupati, Standar Maksimal BLT Dana Desa Boleh Ditingkatkan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, standar maksimal persentase dana desa yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) boleh ditingkatkan, jika terjadi hal yang sangat mendesak di desa.

Meski demikian, peningkatan jumlah persentase pengalokasian tersebut harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari bupati/walikota setempat.

“Persetujuan itu sebenarnya adalah untuk validitas data. Bahwa data (calon penerima BLT Dana Desa yang telah didata) itu benar-benar valid. Karena sisi kemanusiaan harus benar-benar diutamakan dalam konteks ini,” ujar Gus Menteri di Jakarta, Rabu (29/4).

Seperti diketahui, pengalokasian jumlah dana desa untuk BLT disesuaikan dengan total dana desa tahun 2020 yang diperoleh setiap desa. Jika total dana desa yang diperoleh di bawah Rp800 juta, maka maksimal alokasi untuk BLT sebesar 25 persen. Jika total dana desa yang diperolah Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, maka maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30 persen. Sedangkan, jika total dana desa yang diperoleh di atas Rp1,2 Miliar, maka maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35 persen.

“Pemberian BLT Dana Desa ini, meskipun ada ketentuan maksimal, bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Misalnya di suatu desa yang sangat terdampak secara ekonomi akibat wabah covid 19, sementara aturannya maksimal pengalokasiannya 35 persen dari total jumlah dana desa yang didapat, bisa dinaikkan lagi, dengan catatan mendapat persetujuan dari bupati atau walikota,” terangnya.

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, merebaknya wabah covid 19 berdampak terhadap penurunan jumah pendapatan bagi sebagian masyarakat, seperti buruh dan pekerja harian.

Masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian seperti inilah yang diutamakan untuk mendapat BLT Dana Desa.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerima BLT Dana Desa merupakan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan program pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.