Dishub Diingatkan Tak Rugikan Pemilik Armada

SURABAYA—Usulan agar angkutan umum di Surabaya menggunakan sistem elektronik mendapat sambutan baik dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) di kota itu. Ketua DPC Organda Surabaya Sunhaji Illahoh menilai, program tersebut bisa berjalan lancar jika pemkot membeli armada milik warga dengan adil.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa program tersebut bisa memunculkan pro-kontra. Ada yang mendukung dan menolak. Dikhawatirkan memicu perpecahan di tingkat pemilik armada. Karena itu, Sunhaji meminta dishub menyiapkan langkah antisipasi.

Dia mengakui, bisnis angkutan darat saat ini tidak sebaik dulu. Pendapatan sering tidak imbang dengan pengeluaran. Apalagi, jumlah penumpang terus merosot. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Padahal, harga spare part angkot terus naik. Parahnya lagi, harga bahan bakar minyak (BBM) sering naik turun. Para pemilik angkot akhirnya tidak punya banyak pilihan kecuali pasrah.

Selama ini banyak pengusaha angkutan umum yang mengeluh. Pendapatan per hari tidak cukup untuk menutup biaya operasional. Tidak jarang, pendapatan habis untuk biaya BBM. Butuh terobosan agar pengusaha bisa lepas dari jeratan ekonomi tersebut.

Menurut dia, program angkutan umum sistem elektronik memang memberi harapan. Tapi, jika pemkot salah mengambil kebijakan, para pemilik armada bisa merugi. Sunhaji meminta pemkot mengutamakan pemilik armada terlebih dahulu. ''Nasib mereka harus dipikirkan,'' ungkapnya.

Ke depan, hanya angkutan yang dikelola koperasi yang boleh beroperasi. Angkutan umum milik warga terpaksa mangkrak. Pemkot harus membeli armada tersebut. Nilai pembelian harus sesuai dengan kondisi kendaraan. ''Pemilik armada jangan sampai rugi,'' tegasnya.

Sunhaji mengakui, peremajaan armada dan perubahan rute perlu dilakukan. Tapi, dia meminta pemkot tidak arogan. Hak-hak pemilik armada harus diperhatikan. Sebab, banyak warga Surabaya yang menggantungkan hidup pada angkutan umum. (riq/c7/oni/flo/jpnn)