Disiapkan Pedoman Cegah Transaksi Bahas APBD

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi sedang menyiapkan pedoman guna mencegah terjadinya transaksi gelap antara pemda dengan DPRD saat pembahasan RAPBD. Pedoman yang akan dikeluarkan ini lebih berupa petunjuk pelaksanaan yang bisa menjadi pegangan pemda dan para pimpinan dan anggota DPRD.

"Mendagri menyiapkan affirmative action untuk meredam ruang transaksional dalam pembahasan anggaran di daerah," terang Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek kepada wartawan di kantornya, Selasa (29/11).

Yang akan dijelaskan di juklak itu, lanjut Reydonnyzar, antara lain mengenai bagaimana cara memaknai hak budget dan budget policy. Diingatkan Donny -panggilan Reydonnyzar-anggota dewan tidak boleh memaksakan 'aspirasinya' agar terakomodir di APBD.

"Karena tidak ada yang namanya aspirasi DPRD, dengan tujuan untuk kepentingan DPRD. Anggaran itu tidak boleh bersifat elitis diskriminatif," terang Donny.