Disiapkan, Proyek KA Supercepat Jakarta-Bandung-Cirebon

Untuk menciptakan persaingan sehat dan peningkatan pelayanan, Tundjung mengatakan bahwa pemerintah kini menerapkan konsepsi multioperator. Kini, lanjutnya, pihak swasta bisa membuat usulan untuk pembangunan tersebut dengan rancangan biaya yang mereka buat, serta diajukan ke pemerintah. Dia mengatakan, fungsi pemerintah adalah memberikan dukungan, menyesuaikan dengan cetak biru pembangunan terkait, serta mengawasi pelaksanaannya.

Untuk diketahui, pada 4 Januari 2010, sebanyak 15 perusahaan swasta telah mendandatangani nota kesepakatan (MoA) pembangunan infrastruktur transportasi moderen ini di Los Angeles, AS. Hadir dalam acara yang digagas CAEDZ (The Eco Synesis Group) tersebut, antara lain dari KJRI Los Angeles yang diwakili oleh Konsul Ekonomi Edi Suharto dan Pejabat Promosi Investasi Los Angeles, Heldy S Putera. Penandatangan MoA proyek ini merupakan juga tindak lanjut dari penandatanganan awal yang dilakukan oleh beberapa konsorsium di Kuala Lumpur, 1 Desember 2009 silam.

Seperti disebutkan, hadir dalam acara tersebut sebanyak 20 pengusaha dari 15 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Kelima belas perusahaan dimaksud adalah Aon Risk Service Inc, Aqua-PhyD Inc, Aruna Solutions, Asian Energy Limited, Tricap Group, Copernicus International, eCompass Group, Fidelity National Financial, Global Green Management, McGladry & Pullen, Modular Integrated Technologies, Obermeyer Planen+Beraten, Pembinaan Aktif Gemilang, The Interstate Traveller Company, serta Tum Geotechnical Research.

Dalam kesempatan itu, Marjorie Hoeh, Director for Investment, Finance and Business Development CAEDZ mengatakan, proyek tersebut merupakan salah satu komponen proyek dari sejumlah proyek Pembangunan Koridor Ekonomi Jawa Barat seluas 7.200 kilometer persegi, yang mencakup wilayah Bandung, Sumedang, Majalengka dan Cirebon. Cakupan wilayah ini sendiri setara dengan luas Lembah Silikon (Silicon Valley) di California (6,539 kilometer persegi). Keseluruhan proyek yang bernilai USD 500 miliar tersebut, di dalamnya termasuk rencana pembuatan Lapangan Terbang Internasional di Kertajati, Majalengka, serta pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Laut Internasional di Cirebon.