Disiapkan Regulasi Pengangkatan Honorer jadi PNS & PPPK

jpnn.com - MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat segera merumuskan regulasi berupa peraturan gubernur sebagai dasar hukum pengangkatan 1.002 tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat Herman Sayori mengatakan pergub harus rampung supaya pengangkatan tenaga honorer disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

"Tanggal 14 Januari 2025 kami sudah ketemu MenPANRB, dan kami perlu proses peraturan gubernurnya," kata Herman Sayori di Manokwari, Papua Barat Senin (20/1).

Setelah peraturan gubernur rampung, kata dia, pemerintah provinsi akan memproses pengangkatan 1.002 tenaga honorer formasi 2021 menjadi menjadi CPNS dan PPPK berdasarkan klasifikasi usia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlu diketahui, pelaksanaan seleksi CPNS formasi 2021 di sejumlah pemda di wilayah Papua Barat, termasuk pemprov, banyak yang tertunda dan baru dilaksanakan pada 2024.

Pemprov Papua Barat juga segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIV Manokwari terkait data honorer yang diakomodasi dalam rencana pengangkatan dimaksud, sembari menunggu persetujuan KemenPANRB untuk penambahan 180 tenaga honorer yang akan diangkat jadi ASN PNS dan PPPK.

"Kuota Papua Barat hanya 1.002 orang, jadi kami usulkan supaya sisa 180 orang itu bisa sekaligus, tapi itu masih bersifat usulan saja," jelas Herman.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menjelaskan bahwa 1.715 tenaga honorer yang dipaparkan oleh Mendagri Tito Karnavian saat rapat virtual bersama sejumlah kepala daerah merupakan honorer database BKN.