JPNN.com 
Disiapkan Skema Khusus Penggajian PPPK dari Honorer K2
jpnn.com, JAKARTA - Pemda menolak menanggung gaji PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 salah satunya karena tidak adanya dana.
Hal tersebut terungkap saat pertemuan para pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dengan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 29 Januari 2019.
"Penjelasan KSP banyak daerah yang menolak karena anggaran belanja pegawai sudah habis buat PNS. Jadi untuk PPPK enggak ada lagi," kata Pengurus Pusat FHK2I Nur Baitih kepada JPNN, Rabu (30/1).
Mengutip pernyataan pejabat KSP, Nur mengungkapkan, pascapenolakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin melakukan pembahasan intens.
Kemungkinan besar akan dibuatkan skema khusus agar daerah bisa merekrut PPPK di tahap pertama ini.
"Informasi yang kami terima dari KSP hal ini sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan presiden karena banyak daerah menolak. Kemudian ditindaklanjuti Menkeu dan MenPAN-RB untuk membicarakan skema khususnya," terang Nur.
BACA JUGA: Jadwal Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 Terancam Molor, Mengapa?
Banyak pemda yang menolak menanggung gaji PPPK dari honorer K2 karena memang secara finansial tidak ada dana.
- Guru ASN PPPK & Honorer Tendik Minta Kenaikan Gaji Merata, Ingatkan Janji Prabowo
- Catat ya, PPPK Bukan Sekadar Pengganti Baju Honorer
- Menkeu Bilang Tugas Guru Sangat Berat, Mendikdasmen Bicara Sertifikasi PNS, PPPK, Honorer
- Honorer Peserta Seleksi PPPK 2024 Sudah Mendapat Pembekalan Kepegawaian, Keren nih
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Pemprov Jateng Telah Mengangkat 8.909 Guru Tidak Tetap jadi PPPK
