Disindir TK, Nurpati Dibela Mendagri

JAKARTA - Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum merekrut anggota KPU Andi Nurpati memantik polemik politik. Banyak pihak yang menuding bergabungnya Nurpati sebagai bentuk politik balas budi. Ketua MPR Taufik Kiemas menganggap, secara etika proses masuknya Nurpati ke Demokrat tidak tepat. Sebab, Nurpati baru mundur dari KPU setelah namanya sudah pasti tercantum sebagai pengurus partai yang didirikan oleh SBY tersebut.

Menurut suami Mega itu, sebaiknya perempuan asal Sulawesi Selatan tersebut keluar dulu dari KPU. "Persis kata presiden juga. Kalau mau netral jadi ketua KPK, ya Pak Jimly Asshidiqie mundur dulu," sindirnya.

Dia menyatakan, walaupun dalam UU tidak ada aturan tersebut, rasa tanggung jawab sosial dan politik harus tetap dikedepankan. "Kita kan nggak mungkin berada di lembaga superbodi, tapi menjadi alat partai lain. Nggak boleh lah. Seperti KPU atau KPK itu alat yang luar biasa," terang politisi yang sering disebut dengan panggilan TK itu.

Apakah itu berarti secara politis kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu lalu berkaitan dengan masuknya Nurpati? "Jangan bilang musuhnya hebat. Kita saja yang nggak kuat. Berpolitik kan memang begitu. Istilah orang Medan, bukan musuh yang hebat, tapi kita yang bodoh," ujarnya lantas tertawa.