Disinggung Jokowi Soal Macet di Pancoran, Ini Kata Ahok
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merespons sentilan Presiden Joko Widodo mengenai kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan di Pancoran, Jakarta Selatan.
Jokowi menyampaikan hal itu ketika bertemu dengan Ahok, sapaan Basuki, dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (26/4).
"Sama kayak macet di Pancoran. Saya kemarin ketemu Jokowi dibilang macet," kata Ahok dalam sambutannya di acara Rakerda Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/4).
Menurut Ahok, kemacetan di Jakarta terjadi karena ada pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah jalan layang di Pancoran. Rencana pembangunan jalan layang itu telah diputuskan ketika Jokowi-Ahok menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Saya bilang 'kita yang putusin kan pak'," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok mengatakan, kemacetan di Pancoran bisa tidak begitu parah jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap. "Kalau (macet) 20 persen, ya bangun pelan-pelan, tapi kalau pelan-pelan, mobil tambah terus, ya sama juga macet," tuturnya.
Ahok menyatakan, ketika memutuskan membangun infrastruktur, dia dan Jokowi tidak memperhitungkan mengenai dampak politik kepada mereka. "Ini enggak ada keuntungan politiknya, kami lempeng aja untuk perbaikan," ucap Ahok. (gil/jpnn)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merespons sentilan Presiden Joko Widodo mengenai kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi