Disinyalir Ada Mafia Politik di DPP Golkar
Selasa, 09 Oktober 2012 – 00:02 WIB
SORONG – Perintah DPP Partai Golkar kepada DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat untuk memecat Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Kota Sorong dari jabatannya, ditanggapi dingin oleh DPD Golkar Kota Sorong. Sekretaris DPD Golkar Kota Sorong, Willy Sahetapy menegaskan, DPP jangan mengeluarkan surat penonaktifan bagi pihaknya, kalau bisa langsung surat pemecatan. Didampingi beberapa pengurus DPD Golkar Kota Sorong, Willy Sahetapy mengatakan, jangankan dinonaktifkan (dari jabatan,red), dipecat (diberhentikan dari partai Golkar,red) pun pihaknya siap. Dikatakannya, setelah rekomendasi Partai Golkar secara resmi diserahkan kepada Lambert Jitmau-Pahimah Iskandar yang pada waktu ini Ketua DPD Golkar Kota Sorong dan seluruh jajaran hadir dalam rapat resmi untuk penyerahan rekomendasi dari DPD I Papua Barat melalui Bung Dominggus Buiney.
“Kami sangat menyesalkan pernyataan saudara Fredi Latumahina, sejak kapan kamu tahu pekerjaan yang kami lakukan d isini, berarti kalau di lihat kembali di DPP ada mafia-mafia poltik,” tegas Willy Sahetapy seperti yang dilansir Radar Sorong (JPNN Group), Senin (8/10).
Baca Juga:
Ditanyai mengenai permasalahan dalam Pemilukada Kota Sorong lalu yang menjadi salah satu alasan DPP Partai Golkar untuk memberhentikan Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Kota Sorong dari jabatannya di organisasi Partai Golkar Kota Sorong, Willy merasa perlu menyampaikan kronologis permasalahan yang dinilai DPP melanggar aturan tersebut.
Baca Juga:
SORONG – Perintah DPP Partai Golkar kepada DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat untuk memecat Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Kota Sorong
BERITA TERKAIT
- Prabowo Bilang Nasi Goreng Megawati Enak Sekali, Masa, sih?
- Tanggapi Isu Menhut Mau Membabat Hutan, Ahmad Yohan Singgung Penghijauan
- Terungkap! Komunikasi Prabowo-Megawati Lancar Meski Belum Bertemu Sejak Pelantikan
- Peran Politik Muzani Gerindra Sebagai Perantara Komunikasi Prabowo-Megawati
- Kejagung Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Sahroni: Keren, Pastikan Semua Patuh!
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih