Disinyalir Ada Mafia Politik di DPP Golkar

“Dan saya mau kasih tahu bahwa yang menandatangani didaftarkannya Lambert-Pahimah yakni Ketua dan Sekretaris DPD II Kota Sorong, sedangkan Reynold Jumame-H. Baba ditandatangani oleh wakil-wakil Komdis, dan sudah tentu ini cacat hukum,” terangnya.

Terkait alasan DPP lainnya mengenai pergantian Ketua-Ketua Komisariat Distrik Partai Golkar Kota Sorong yang dilaksanakan 19 Desember 2011, menurut Willy  bahwa itu sesuai dengan AD/ART yang berlaku dalam organisasi Partai Golkar, dengan tujuan guna merevitaslitasi keanggotaan partai yang lebih efisien.  “Pada tanggal 1 Mei 2012, jadi setelah mereka diganti, mereka membuat sikap politik ke DPP mengatasnamakan Ketua-Ketua Komdis, yang seyogiaya menurut aturan mereka  bukan lagi Ketua-Ketua Komdis karena sudah diganti pada tanggal 19 Desember 2011,” tukas Willy.

Willy juga mempertanyakan keabsahan pengaduan dari mantan Ketua-Ketua Komdis yang mengatasnamakan Ketua Komdis ke DPP Partai Golkar. “Menurut pengakuan salah satu kader kami, bahwa surat yang ditandatangani hanya lembaran belakangnya saja, padahal surat tersebut berisi pernyataan bahwa DPD II Golkar Kota Sorong vakum karena melakukan kegiatan tidak sesuai dengan petunjuk DPP yang berkaitan dengan pencalonan dan tdak mengamankan pasangan Drs Lambert Jitmau dan Pahimah Iskandar,” imbuh Willy. (jpnn)