Disiplin Waktu Bentuk Revolusi Mental Paling Sederhana
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Prima Gandhi menjelaskan GNRM bisa dimulai dengan cara pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat agar revolusi mental bisa lebih ditanamkan ke semua lapisan.
"Salah satu contoh yakni, pemerintah membatalkan opsi impor jagung dengan tujuan agar harga jagung petani memiliki nilai jual yang tinggi, tanpa ada pasokan dari luar. Ini merupakan revolusi mental, pemerintah dalam hal ini Kemendag dan Kementerian Pertanian bergotong royong berupaya mensejahterakan petani," kata Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Gandhi juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk beradaptasi dengan zaman. Saat ini bukan siapa yang kuat, namun siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat dalam menghadapi tantangan zaman.
"Contoh gotong royong paling sederhana saja, masyarakat kompak menjaga prokes, meski kasus Covid-19 terus mengalami penurunan. Ini gotong royong, untuk hidup sehat dan terhindar dari virus mematikan," jelas dia.
Sementara itu, Menteri Koordinasi (Menko) PMK Muhadjir Effendy mengingatkan pentingnya penerapan revolusi mental dalam memajukan bangsa.
"Itu demi menghadapi tantangan saat ini mulai dari pemberantasan korupsi, krisis integritas, membangun iklim demokrasi yang baik, mewujudkan pemerintahan bersih hingga menekan angka kemiskinan," katanya saat telekonferensi bersama mahasiswa dan rektorat Universitas Ivet Semarang, beberapa waktu lalu. (rhs/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Melalui Kemenko PMK, pemerintah terus menggerakkan masyarakat untuk memajukan berbangsa dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Kemenko PMK Melakukan Penguatan Pemberdayaan Perempuan di Desa
- Percepat Hapus Kemiskinan, PNM Raih Penghargaan dari Kemenko PMK
- Kemenko PMK: Pemberdayaan Perempuan Sangat Penting dalam Pembangunan Desa
- Ini yang Akan Dilakukan Muhadjir Effendy Setelah Tak Jadi Menteri
- Kemenag Meluncurkan Sekber Moderasi, Kaban Suyitno: Ini Penting Banget
- Positivisasi Etika Lawan Manipulasi Hukum