Diskusi di Lemhanas, Hasto Beber Peran Parpol Cetak Pemimpin

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya terus menggenjot kaderisasi kepemimpinan secara sistemik. Tujuannya bukan hanya untuk melahirkan pemimpin yang teguh berpegang pada ideologi Pancasila, tapi juga mengakar ke bawah.

Berbicara dalam diskusi panel di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Kamis (19/4), Hasto mengatakan, pemimpin yang negarawan muncul melalui kederisasi kepemimpinan. “Ia berdiri kokoh atas ideologi bangsa, yang dibumikan pada persoalan keseharian rakyat," ujar Hasto dalam diskusi yang juga dihadiri Sekjen PAN Eddy Soeparno dan tenaga profesional (taprof) Lemhanas Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang itu.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, dalam diri seorang pemimpin negarawan terdapat kecintaan yang besar terhadap tanah air. Selain itu, pemimpin negarawan juga harus memiliki kemampuan teknokratik untuk menyelesaikan masalah rakyat.

Menurut Hasto, pemimpin negarawan mampu menyintesiskan pemahaman terhadap sistem politik, sistem ekonomi, dan landasan kebudayan yang sesuai dengan jati diri bangsanya. “Ini akan ditandai dengan adanya sense of direction (kesadaran akan arah, red) mewujudkan cita-cita kolektif bangsa," sebutnya.

Hasto lantas membeber pentingnya kepemimpinan yang terlahir dari kaderisasi di partai politik. Menurutnya, proses menjadi pemimpin adalah buah pengakuan rakyat atas kerja politiknya.

Kepemimpinan negarawanan yang dilahirkan dari rahim rartai, sambungnya, merupakan proses dialektis dan penuh dengan dinamika politik. Hasto menyebut hal itu sebagai gemblengan yang harus dilalui oleh pemimpin.

"Pemimpin seperti ini harus melalui jalan terjal dan berbagai ujian di lapangan, sehingga tumbuhlah keyakinan dan prinsip yang kuat di dalam dirinya," terang Hasto.

Karena itu Hasto menegaskan, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri konsisten menempuh jalur ideologis dengan selalu menempatkan rakyat sebagai dasar dan orientasi kebijakan. Itu pula yang mendasari kebijakan politik PDIP.