Diskusi di Melbourne Sebut Pembangunan Jakarta Tak Selalu Memperhitungkan Publik

Dan belakangan di era Orde Baru, muncul keinginan untuk membangun sesuatu yang baru sama sekali.

"Jika Anda pergi ke Istambul, terasa ada Kekaisaran Ottoman di situ. Jika pergi ke Kairo, feodalime Mesir ada di situ. Namun di Indonesia, semuanya berupa bangunan tinggi, semuanya pembangunan perumahan yang tujuannya semata-mata untuk menghasilkan uang," katanya.

Prof Vedi menambahkan, seluruh kota Jakarta dibangun atas dasar kepentingan kapitalis tanpa adanya imbangan dari kalangan kelas menengah yang kuat. Ruang-ruang terbuka hijau juga dibanguni mal-mal. "Hal ini menunjukkan bahwa publik tidak diperhitungkan dalam pembangunan Jakarta," katanya.

Dia menjelaskan, dampak demokratisasi antara lain bisa dilihat dalam hal memaksa pemimpin pemerintahan untuk membangun kota yang mungkin bisa melayani kepentingan kelas menengah baru. Namun terdapat kelompok masyarakat lainnya yang berada di luar itu.

"Makanya kalau terjadi demo buruh misalnya, yang mereka lakukan adalah menduduki jalan tol, yang notabene merupakan jalur utama kalangan kelas menengah, untuk menunjukkan "apa yang bisa kami lakukan"," paparnya.

Dia menyarankan perlunya memahami pembangunan Jakarta dengan kerangka social inclusion dan social exclusion.

Sementara itu, Prof. Kim Dovey menyatakan bahwa para politisi memerlukan image-image simbolis dalam pembangunan kota yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan politis.

Dia menjelaskan pentingnya apa yang disebut sebagai urban images bagi proses politik serta peran urban design dalam mendorong imaginasi dan harapan-harapan kelas politik di suatu kota.