Disnaker Siap Bantu Penyelesaian Hak Pekerja Jika PT San Hai Ditutup

jpnn.com, BATAM - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan jika PT San Hai ditutup, pihaknya meminta seluruh hak karyawan untuk dipenuhi sesuai dengan sisa kontrak mereka.
"Ini juga menjadi salah satu fokus kami. Bagaimana tenaga kerja ini bisa mendapatkan haknya jika perusahaan tersebut benar-benar ditutup," kata dia, Jumat (15/3).
Rudi mengaku belum tahu pasti berapa total tenanga kerja lokal yang bekerja di pabrik pengolahan sampah atau daur ulang. Meskipun kemarin beberapa tenaga kerja asing (WNA) sudah diproses oleh Imigrasi.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini mengungkapkan perusahaan sudah memiliki beberapa izin, namun tersandung izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam. Sehingga pabrik tersebut disegel dan perusahaan tidak beroperasi.
"Kalau masih disegel tentu tak bisa kerja. Izin UPL nya itu yang tak mereka urus," ujarnya.
Jika nanti pabrik benar-benar dihentikan, bearti pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan, agar nasib pekerja lokal bisa diperjuangkan. "Minimal mereka bisa mendapatkan haknya. Kami akan fokus di permasalahan ini dulu," tambahnya.
Rudi mengatakan permasalahan PT San Hai ini belum selesai karena DLH masih melakukan penyelidikan terhadap dampak akibat pengolahan sampah plastik. "Kamni tunggu saja hasilnya. Jika melanggar tentu ada konsekuensinya. Hingga kini belum ada keputusan soal ditutup atau dilanjut operasional pabrik ini," tutupnya.
Sebelumnya DLH menyegel PT San Hai Plastics karena beroperasi padahal tidak mengantongi izin lingkungan. Sepanjang tahun 2018 lalu, sedikitnya 30 permohonan izin lingkungan ditolak oleh DLH karena berhubungan dengan pengolahan sampah plastik atau daur ulang.(eja)
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan jika PT San Hai ditutup, pihaknya meminta seluruh hak karyawan untuk dipenuhi sesuai dengan sisa kontrak mereka.
Redaktur & Reporter : Budi
- PT KIW Wujudkan Kawasan Industri Modern dan Ramah Lingkungan
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Gubernur Jabar Janji Sikat Premanisme di Kawasan Industri & Pabrik, Wamenaker: Dapat jadi Contoh
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja
- Balap Liar Kian Meresahkan, Polda Kepri Bertindak