Distribusi Beras Miskin Carut Marut

jpnn.com - JAKARTA - Program beras miskin (raskin) sudah berumur 15 tahun. Bukannya makin membaik, program tersebut ternyata menyimpan berbagai permasalahan. Kemarin, KPK menyampaikan pemaparan hasil kajian dihadapan para menteri. Intinya, meminta program didesain ulang karena tidak memenuhi kriteria 6T.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menjabarkan, kriteria itu meliputi: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi. Keenam kriteria itu yang dijadikan KPK sebagai indikator efektivitas program. "Kajian menemukan persoalan-persoalan. Misalnya disain program tidak komprehensif. Program tidak efektif," ujarnya.

Dalam pemaparan yang juga diikuti Mendagri Gamawan Fauzi itu, Busyro membuka permasalahan klasik program Raskin. Yakni, data penerima. Fakta yang ditemukan dalam penghimpunan data rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), kurang melibatkan pemerintah daerah. Hal itu menjadi potensi ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan.
      
Muaranya jelas, penetapan RTS-PM tidak tepat sasaran. Masyarakat miskin yang seharusnya menerima Raskin, justru tidak menerima. Ujung-ujungnya, kuota 15 kg per bulan untuk satu warga menjadi tidak terpenuhi. Banyak alasan di daerah ketika mendistribusikan beras tidak sesuai jumlah.
      
"Pejabat di Jatim melakukan kebijakan bagito (bagi roto atau bagi rata). (Warga) hanya menerima 5 atau 10 kg per bulan," terangnya. Tidak cukup disitu, amburadulnya desain program juga membuat harga Raskin menjadi mahal. Busyro menyebut beras yang harusnya cukup dibeli dengan Rp 1,600 per kg, dijual lebih tinggi.
      
Salah satu alasannya adalah, tidak ditanggungnya biaya transportasi dari titik distribusi ke titik bagi. Jadinya, petugas membebankan biaya itu ke dalam biaya tebus beras. Fakta itu melanggar Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2013 yang menyebut biaya transportasi dari titik distribusi ke titik bagi menjadi tanggungan Pemda.
      
Masalah lain yang disoroti KPK juga menyangkut sistem distribusi. Aturan untuk mendistribusi setiap bulan kerap tidak terpenuhi. Akhirnya, menyampaikan ke RTS-PM dengan di rapel. Beberapa daerah malah ada yang mendistribusikan raskin empat bulanan.
      
Lebih lanjut Busyro menjelaskan, temuan lain adalah ketidakcocokan klaim pemerintah soal turunnya jumlah kemiskinan dengan makin tingginya anggaran raskin. Jika kemiskinan turun, harusnya subsidi juga turun. "Pada 2012, Rp 19,37 triliun, lantas 2011 sejumlah Rp 16,3 triliun untuk 17 juta RTS-PM," katanya.
      
Sentilan selanjutnya adalah soal kualitas beras. Disebutkan sulitnya Bulog menyerap beras dari petani berakibat pada digunakannya beras kualitas asal. Kualitas juga turun karena infrastruktur penyimpanan beras yang terbatas. "Akibatnya beras yang diterima tidak sesuai standar. Bau apek, berkutu, hingga berwarna kuning," terangnya.
      
KPK, kata Busyro, menyampaikan tiga rekomendasi. Yakni, perlu review kebijakan raskin secara komprehensif, memperbaiki mekanisme subsidi dengan melibatkan pengawas, terakhir adalah memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian program subsidi raksin.
      
Saat ditanya soal berapa kerugian negara, dia menyebut belum ada karena masih dihitung. Busyro menyebut apa yang disampaikan KPK masih berupa kajian dan indikasi saja. Meski nanti ada pergantian kepemimpinan, dia memastikan pengawasan raskin menjadi prioritas.
      
Sementara, Deputi Perlindungan Sosial Kemenkokesra, Chazali Husni Situmorang mengatakan saat ini distribusi raskin di bawah 15 kementerian. Sosok yang juga menjadi ketua pelaksana tim koordinasi raskin pusat itu mengakui ada 10 titik rawan yang harus dicermati.
      
"Beberapa titik yang kita temukan di lapangan sudah dilakukan perbaikan. Sembari perbaikan, ini jadi momentum perbaikan lagi, susun rencana aksi," jelasnya. (dim)