Distribusi Surat Suara ke Papua Barat Mengkhawatirkan

JAKARTA - Persoalan logistik tak hanya menghantui pelaksanaan Pemilu legislatif 2009. Masalah distribusi juga menjadi persoalan, khususnya ke daerah-daerah pelosok pedalaman yang terpencil seperti di wilayah Papua Barat.

Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) khawatir pengiriman logistik pemilu khususnya surat suara Pemilu 2009 ke Provinsi Papua Barat tidak tepat waktu. Anggota Bawaslu Agustiano Tio mengatakan, TNI hanya memiliki waktu dua pekan sebelum hari H pelaksanaan Pemilu 9 April 2009. "Tetapi TNI baru mengirimkan surat suara ke Papua Barat kemarin (Kamis/26/3). Padahal, Papua Barat termasuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Itu yang kita takutkan,” kata Agustiani di Jakarta, Jumat (27/3).

Lebih lanjut Agustiani menambahkan, jika distribusi logistik ke Papua Barat dilakukan melalui udara, maka 

jadwal penerbangan ke Papua Barat hal itu akan terbentur jadwal penerbangan yang hanya dua kali sehari. Tidak hanya itu, TNI masih harus mengirim surat suara menggunakan helikopter ke wilayah yang tidak memiliki landasan pesawat terbang. "Bahkan, ada tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Ada surat suara yang harus dipanggul,” ujarnya.

 

Agustiani mengungkapkan, sesuai kontrak maka pengiriman surat suara hingga KPU kabupaten/kota seharusnya juga dilakukan oleh perusahaan percetakan. Sayangnya, pihak perusahaan percetakan enggan melakukan itu karena kondisi geografis yang memang sulit. "Seharusnya perusahaan percetakan bertanggung jawab mengirim surat suara ke wilayah manapun berdasarkan kontrak. TNI hanya mengirim surat suara hingga KPUD Provinsi Papua Barat," tuturnya.