Ditagih Utang, Anggota DPRD Malah Menganiaya

Terkait aturan pemeriksaan anggota dewan yang harus memperoleh izin gubernur, mantan Kapolsek Pomalaa ini mengatakan sesuai keputusan Mahkamah Agung nomor 30/KMA/III/09 tanggal 17 Maret 2009, izin pemeriksaan anggota dewan dapat dikesampingkan oleh penyidik atau penuntut. Keputusan MA tersebut didasarkan pada undang-undang nomor 45 pasal 28 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Jika terbukti bersalah, H Umar Tebu diancam dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan pengeroyokan yang ancamannya lima tahun penjara serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan penjara. "Mengenai kemungkinan penahanan tersangka, kita lihat perkembangan  penyidikan," tegas Try lagi.

H Umar Tebu sendiri hingga kini belum memberikan konfirmasi karena tengah berada di Jakarta. (cr3/cok/fuz/jpnn)