Ditanya Reshuffle, SBY Tersenyum

Menurut dia, SBY adalah tipe pemimpin yang selalu menggunakan ukuran kinerja kabinet. Bukan alasan politik sebagai dasar merombak kabinet. "Meskipun bisa saja di belakangnya ada alasan politik. Tetapi, yang dikeluarkan ke publik dan media massa adalah alasan kinerja kabinet," imbuhnya blak-blakan.

Isu reshuffle kabinet yang belakangan berembus bisa jadi akan digunakan Presiden SBY untuk menjinakkan anggota koalisinya. Hingga di titik ini, hasil evaluasi UKP4 belum menjadi syarat mutlak adanya pergantian menteri. "Rapor yang buruk belum cukup untuk diikuti dengan penggantian menteri," kata pengamat politik senior Arbi Sanit di gedung DPD kemarin (14/7).

Menurut dia, hasil evaluasi itu bersifat lebih administratif. "Untuk sampai terjadinya reshuffle butuh syarat politik," ingat Arbi. Menurut Arbi, syarat politik terjadinya reshuffle itu bisa datang dari dua hal. Pertama, apabila PAN benar-benar meneruskan gagasannya membentuk konfederasi parpol-parpol. Kehadiran konfederasi yang dimotori PAN itu dikhawatirkan SBY akan menimbulkan masalah atau konflik di internal koalisi. "Jadi, kelanjutan konfederasi bisa menjadi alasan. Misalnya, untuk me-reshuffle Patrialis Akbar," katanya. Sebelumnya, kubu Demokrat menunjukkan respons yang kurang sreg dengan wacana konfederasi tersebut.

Momentum reshuffle juga akan muncul bila syarat-syarat untuk mengajukan hak menyatakan pendapat DPR yang tengah di-judicial review dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan yang tengah dipermasalahkan terkait dengan kuorum sidang paripurna minimal 3/4 dalam pengambilan keputusan usul pengajuan hak tersebut. "Kalau itu dikabulkan (aturan 3/4 dicabut, Red), DPR mudah sekali membuat pernyataan pendapat," kata Arbi.