Ditarik ke Provinsi Gaji Honorer Hanya Rp 750 Ribu
jpnn.com - jpnn.com - Pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas dari pemerintah kabupaten/kota pemerintah provinsi masih menyisakan persoalan.
Ratusan pegawai dan guru honorer yang selama ini ditugaskan di SMA dan SMK negeri di Kota Bekasi keberatan atas pemindahan status kepegawainnya ke Pemprov Jawa Barat.
Sebab, honor yang diberikan Pemprov Jawa Barat jauh di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
”Saat masih bekerja di bawah Pemkot Bekasi, honor yang saya terima Rp 2 juta per bulannya. Tapi saat ini jadi honorer Pemprov Jawa Barat, honornya berkurang,” terang Nurul Hidayat, salah satu staf Tata Usaha SMAN 7, Kota Bekasi, Senin (13/2).
Nurul menambahkan, atas pengambilalihan kewenangan Pemprov Jawa Barat maka honor yang diterimanya hanya Rp 60 ribu per hari.
”Kalau dikalikan 26 hari, hitung saja berapa jumlahnya. Belum lagi, kalau kami tidak masuk kerja, itu langsung dipotong,” ujarnya.
Bukan dirinya saja yang protes, kata Nurul, sejumlah tenaga pengajar honorer juga mengalami masalah yang sama. Sebelumnya, honorer untuk guru diberikan Pemkot Bekasi Rp 2 juta per bulan.
Tapi semenjak kewenangannya pindah ke provinsi, maka guru non PNS itu hanya menerima Rp 75 ribu per jam.
Pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas dari pemerintah kabupaten/kota pemerintah provinsi masih menyisakan persoalan.
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Dirjen Nunuk Minta Pemda Akomodasi Guru Honorer di Seleksi PPPK 2024 Tahap 2
- Masalah Serius Seleksi PPPK 2024 Tahap 1 & 2 Mirip, Honorer Langsung Lega
- Bertemu Wamendikdasmen, Forum ASN PPPK Ajukan 10 Permintaan, Semoga Dikabulkan
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Ada Kendala, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Pemda Diminta Gercep
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Formasi PPPK 2024 Tahap 1 Masih Banyak, Semoga Semua Honorer Lulus, Analisis Ahli Begini