Ditegur Mendagri, 2 Provinsi Responsif, KNPI Memuji
![Ditegur Mendagri, 2 Provinsi Responsif, KNPI Memuji](https://cloud.jpnn.com/photo/galeri/watermark/2021/06/24/IMG_20210624_180212.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Varhan Abdul Aziz mengapresiasi sikap responsif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Kedua daerah ini diketahui akan segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan, setelah sebelumnya masuk 19 provinsi yang ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, karena realisasi anggaran penanganan COVID-19 rendah.
“DPP KNPI menyatakan salut dan apresiatif. Pemprov Sulsel dan Sumsel menjadikan kondisi akibat pandemi sebagai prioritas,” ujar Varhan melalui pernyataan pers tertulis, Senin (19/7).
Varhan memuji pemprov dua provinsi ini, karena teguran dari Mendagri Tito Karnavian baru dilayangkan Jumat (16/7) lalu.
Pemprov kedua provinsi kemudian menyatakan siap mencairkan anggaran bagi penanganan COVID-19 pada Senin (19/7).
Varhan secara khusus juga menyatakan sangat respek pada langkah Mendagri Tito Karnavian memberikan peringatan tertulis pada sejumlah kepala daerah, terkait anggaran penanganan COVID-19.
Bagi Varhan, cara itu adalah tindakan kontrol yang menunjukkan adanya fokus, kendali dan kinerja yang terukur.
“Kami juga menghargai sikap responsif beberapa pemprov. Kami berharap para gubernur, terutama yang termasuk dalam 19 Pemprov yang ditegur, segera merespons teguran Kemdagri.
Dua provinsi responsif terhadap teguran Mendagri Tito Karnavian soal anggaran COVID-19, KNPI memberi pujian
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Sebelum Disetujui Prabowo, Tito Sebut Ibu Kota Negara Masih di Jakarta
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Pemerintah Daerah Ikut Patungan Rp 5 Triliun untuk Membiayai Makan Bergizi Gratis
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal