Ditemukan 6000 Pemilih Ganda, DPT Jakbar Bermasalah
Rabu, 30 Mei 2012 – 09:54 WIB
DAFTAR Pemilih Tetap (DPT) hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat, Jumat (26/5) lalu dikembalikan oleh KPU Provinsi DKI. Pasalnya, banyak ditemukan pemilih ganda dalam DPT tersebut. “DPT Jakbar dikembalikan karena ada beberapa item yang bermasalah,” kata Junaidi, Ketua Pokda Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Jakarta Barat, Selasa (29/5).
Junaidi mengemukakan, KPU Provinsi DKI mengembalikan DPT Jakarta Barat sehari setelah dilakukan rapat pleno penentuan DPT Jakarta Barat. Selanjutnya, KPU langsung melakukan verifikasi DPT 56 kelurahan. Setelah dilakukan verifikasi, KPU menemukan sedikitnya 6000 pemilih ganda, baik itu nama maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam draft DPT. “Setelah kami kroscek kembali masih ada NIK dan nama ganda,” katanya.
Baca Juga:
Tentunya, dari berubahnya DPT, tersirat verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan PPK Kota Jakarta Barat belakangan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bisa jadi, petugas tersebut tidak melakukan verifikasi atau ada indikasi permainan suara dalam pemasukan DPT. Namun, Junaidi tidak mau membahas masalah tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Jakarta Barat. “Besok kami akan rapatkan dengan panwaslu,” paparnya.
Fenomana berubahnya jumlah pemilih di lingkungan Jakarta Barat memang bukan hal baru. Sebelumnya, ada indikasi ada suara fiktif dalam DPT. Bahkan, dari hasil survei, Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I), sekitar 15-20 persen Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan pemilih fiktif. Ini terbukti setelah ditemukan 18 ribu daftar pemilih ganda dari 56 kelurahan saat verifikasi DP4.
DAFTAR Pemilih Tetap (DPT) hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat, Jumat (26/5) lalu dikembalikan oleh KPU Provinsi DKI. Pasalnya,
BERITA TERKAIT
- Tak Mudah Buat Prabowo dan Megawati, Ada yang Lucu
- Israel-Hamas Gencatan Senjata, Sukamta Minta Indonesia Aktif Mengawal Perdamaian di Palestina
- Prabowo Minta Pemasangan Pagar Laut Diusut, Riyono Caping: Pemanfaatan Ruang Laut Harus Izin
- DPR Apresiasi Langkah KKP Segel Pemagaran Laut di Bekasi
- Prabowo Bilang Nasi Goreng Megawati Enak Sekali, Masa, sih?
- Tanggapi Isu Menhut Mau Membabat Hutan, Ahmad Yohan Singgung Penghijauan