Ditentang Banyak Elemen, Langkah Awal Setnov Ini Tak Bakal Mulus
jpnn.com - JAKARTA - Keinginan partai Golkar yang mendorong pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto sepertinya tidak akan berjalan mulus.
Gerakan Setya Novanto (Setnov) selaku nakhoda baru partai berlambang pohon beringin itu tidak akan mendapat restu dari banyak pihak. Pasalnya, mayoritas elemen masyarakat telah menyuarakan menentang hal tersebut.
Beberapa contohnya adalah para aktivis 1998 dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai penguasa.
Aktivis 1998, Panel Barus mengatakan, keinginan Partai Golkar mendorong pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto sangat tidak tepat. Gelar pahlawan tidak dapat diberikan karena Soeharto masih memiliki 'catatan merah' yang belum terselesaikan hingga saat ini.
"Disebut pahlawan itu kan yang berjasa. Yang Soeharto lakukan, membangun Indonesia dengan utang yang kemudian di 1997 ekonomi Indonesia hancur," ungkapnya kepada wartawa saat dihubungi, Minggu (22/5).
Selain itu, Panel menilai, Soeharto merupakan pemimpin diktator selama 32 tahun menjadi presiden. Panel juga menuding Soeharto masih tersangkut dugaan keterlibatan dalam kasus pelanggaran berat HAM di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Lampung Timur, pada 1989.
"Peristiwa Talangsari dan lainnya, mana tanggung jawabnya itu? Pernah diadili?," kata dia penuh tanya.
Panel menyayangkan, wacana pemberian gelar pahlawan yang digaungkan Partai Golkar di bawah kepemimpinan baru Setnov adalah gerakan yang salah. Karena, dirinya yakin kepercayaan publik terhadap Golkar akan terus merosot oleh usulan tersebut.
JAKARTA - Keinginan partai Golkar yang mendorong pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto sepertinya tidak akan berjalan
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan