Ditjen Bina Marga Fokus Tingkatkan Layanan Informasi Publik

PPID Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, ujarnya, dibantu oleh pejabat fungsional yang meliputi Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan.

Dia menceritakan pelayanan informasi publik Kota Bogor, baru mulai tahun 2011. Kemudian, untuk SK PPID sendiri di mulai tahun 2021.

PPID ini sudah sampai level kelurahan. Menurut dia, pembuatan website seperti website PPID.kotabogor.go.id, menjadi salah satu strategi yang harus dimanfaatkan dalam membuka keran transparansi informasi publik setiap badan publik.

Pelayanan informasi publik melalui website PPID, dapat memuat antaralain, daftar informasi publik yang meliputi informasi setiap saat, informasi secara berkala dan informasi serta merta, dan informasi yang dikecualikan.

Kemudian, memuat profil OPD, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur OPD. Berikutnya, produk hukum OPD yang berisi peraturan yang berkaitan dengan OPD tersebut; Layanan Publik; struktur PPID dan kontak PPID; alur layanan informasi, dan SOP.

Selain website, Pemkot Bogor juga sangat mengandalkan beragam media sosial (medsos).

“Apabila ada aduan atau laporan masyarakat, SKPD punya waktu 2x24 jam untuk menanggapi hal tersebut. Bila tidak ditanggapi, maka laporan atau aduan itu akan masuk ke kepala daerah dan sekretaris daerah (Sekda),” ujar Abdul Manan.

Seusai pemaparan dari dua narasumber itu, sejumlah peserta workshop mengajukan sejumlah pertanyaan sehingga mendapatkan masukan dan saran terkait pengelolaan layanan informasi publik yang mereka laksanakan.