Ditjen Bina Marga PUPR Alokasikan Rp 6,69 T untuk Padat Karya Tunai
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 6,69 triliun pada 2021 untuk program padat karya tunai (PKT) guna mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan padat karya tunai ini diarahkan pada lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya pengangguran akibat pandemi Covid-19.
Hedy mengatakan Kementerian PUPR melanjutkan program infrastruktur PKT dengan rencana melibatkan total tenaga kerja sebanyak 274.137 orang.
Menurutnya, PKT ini akan diprioritaskan pada proyek revitalisasi drainase yang berada di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera.
Pada 2021, program PKT untuk revitalisasi drainase jalan dianggarkan sebesar Rp 1,41 triliun.
“Kami memang fokus untuk penyerapan tinggi itu di PKT revitalisasi drainase karena memang pekerjaan rutin dengan skema waktunya sepanjang tahun,” kata Hedy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (30/3).
Hedy menjelaskan pelaksanaan PKT yang dilakukan Ditjen Bina Marga terbagi menjadi beberapa jenis. Dia memerinci yaitu PKT rutin, PKT revitalisasi drainase, PKT jalan tol serta PKT tambahan untuk PEN.
Menurut Hedy, pekerjaan PKT rutin yaitu preservasi jalan senilai Rp 1,27 triliun antara lain seperti untuk pembersihan median jalan dan pengecatan marka.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan padat karya tunai ini diarahkan pada lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya pengangguran akibat pandemi Covid-19.
- Sektor Properti di Batam Diprediksi Meningkat di 2025
- Lion Parcel dan Indah Logistik Bekerja Sama untuk Perkuat Infrastruktur Pengiriman
- Mawardi-Anita Berjanji Membangun Infrastruktur Merata di Sumsel
- Kinerja Infrastruktur Pemkot Tangsel Diganjar Penghargaan Kementerian PU
- Debat Kedua Pilkada Balikpapan, Paslon 01 Fokus pada Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini