Ditjen Bina Pemdes Bahas Pendampingan Hukum Pelaksanaan P3PD di Jabar
Kamis, 02 November 2023 – 17:46 WIB
Dikatakan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa perlu menjadi perhatian serius untuk mengurangi dan menghindari adanya pengaduan masyarakat atau pun berhadapan dengan hukum.
Di tempat yang sama, Senior Advisor CPMU P3PD Tundra Meliala mengatakan, permasalahan hukum akan selalu ada, apalagi P3PD dilaksanakan di 33 Provinsi dan lebih dari 33.000 desa.
"Di mana pun masalah hukum selalu ada, khususnya P3PD memberikan pelatihan saat ini di 33 provinsi dan lebih dari 33.000 desa, yang penting bagaimana meminimalkan hal tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan anggaran," kata Tundra. (sam/jpnn)
Ditjen Bina Pemdes Kemendagri rapat konsolidasi pendampingan permasalahan hukum pelaksanaan P3PD di Jabar.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Ary Ginanjar Apresiasi Komitmen Kemendagri Membangun ASN Ber-AKHLAK
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK