Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Raih Prestasi Tinggi Dalam Standar Pelayanan Publik

“Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan dedikasi tim yang kuat tetapi juga menegaskan bahwa Kemendagri terus meningkatkan standar pelayanan publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Aat Sugihartati.
Kemudian Aat yang mewakili Ketua Ombudsman menjelaskan penyerahan piagam kepatuhan pelayanan publik merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi.
Dia mencatat bahwa Kemendagri telah menunjukkan peningkatan nilai yang konsisten selama 3 Tahun berturut-turut, mencapai kualitas tertinggi dalam kategori Zona Hijau.
“Meskipun secara nasional belum diberikan piagam penghargaan, namun, atas koordinasi yang cepat dan hasil yang positif, Kemendagri telah menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dalam memperbaiki pelayanan publik”. kutip Aat Sugihartati.
Selain itu, Sugihartati menyampaikan harapan bahwa Kemendagri dapat terus meningkatkan nilai dan bahkan memperoleh posisi 1 (pertama) di tingkat Kementerian pada tahun 2024.
“Dengan kerjasama antara Ombudsman dan lembaga pemerintah seperti Kemendagri, diharapkan dapat tercipta peningkatan yang berkelanjutan dalam kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia,” kata Aat. (jpnn)
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri meraih prestasi tinggi dalam standar pelayanan publik.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Mendagri Tito Berharap Pengaturan Libur Lebaran Bisa Mengurangi Kepadatan Arus Mudik
- Jelang Mudik Lebaran, Mendagri Minta Pemda Segera Cek Kondisi Jalan dan Lakukan Perbaikan
- Hadiri RDP dengan Komisi II, Wamendagri Beberkan Perkembangan 4 DOB Papua
- Mendagri Tito Yakin Indonesia Emas 2045 Bakal Tercapai: Semua Daerah Harus Bergerak
- Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah
- Pendamping Desa yang Dipecat Kemendes Melapor kepada Ombudsman