Ditjen PSP-Perteta Gelar Workshop Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi

jpnn.com, PALEMBANG - Kementerian Pertanian (Kementan) terus tingkatkan mekanisasi pertanian lewat program pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (PKBM). Salah satunya di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan menggelar workshop PKBM di Hotel Santika, Palembang, Kamis (17/10).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, program PKBM ini tujuannya untuk meningkatkan produksi pertanian yang lebih berdaya saing. Bersinergi dengan Perhimpunan Teknik Pertanian (Perteta), bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) akan dikelola lebih profesional.

"Permasalahannya belum semua bantuan alsintan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh poktan. Pengelolaan alsintan di tingkat poktan/gapoktan sejak awal sudah diarahkan untuk melibatkan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dibentuk oleh Poktan/Gapoktan. Namun kenyataan di lapangan masih ada bantuan alsintan yang dikelola secara ”individu” atau tidak melalui UPJA dalam arti bantuan alsintan tidak dikelola secara bisnis," jelas Sarwo Edhy.

Menurutnya, kondisi tersebut yang mengakibatkan alsintan tidak bekerja sesuai kapasitasnya. Bantuan alsintan dimaksudkan untuk meringankan beban biaya usahatani petani, namun tetap dikelola secara bisnis (tidak gratis) agar poktan mempunyai dana untuk perawatan/maintenace alsintan dimaksud.

"Pengelolaan alsintan melalui UPJA diharapkan juga dapat membantu poktan/gapoktan dalam penguatan permodalannya. Sehingga mendorong kemandirian poktan/gapoktan dalam membiayai kegiatan usahataninya," kata Sarwo Edhy.

Melalui kegiatan model pengembangan PKBM, Sarwo berharap semua bantuan sarana dan prasarana yang diberikan Kementan dapat dikelola oleh Gapoktan secara profesional dengan lebih memberdayakan anggotanya.

"Terutama para pemuda taninya (kaum milenial), sehingga semua bantuan Pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," lanjut Sarwo Edhy.

Untuk itu, peran sinergitas PERTETA dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengawalan dan pengawasan pada kegiatan tersebut menjadi sangat penting.

Adapaun kegiatan ini sudah ada percontohan di lima lokasi yang telah ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 07.1/kpts/OT.050/8/01/2019. Yaitu di Kabupaten Tuban-Jatim, Sukoharjo-Jateng, Konawe Selatan-Sultera, Barito Kuala-Kalsel dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumsel.