Dito Ganinduto: Pembentukan LPI Mendorong Foreign Direct Investment

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga pengelola invetasi pemerintah menjadi terobosan menjawab kesenjangan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional.
Menurut Dito, pembentukan LPI ini nantinya dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
"Serta meningkatkan foreign direct investment dan dapat mendorong investasi,” kata Dito saat memimpin rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang secara khusus membahas kebijakan pelaksanaan LPI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/1).
LPI telah resmi dibentuk, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lembaga tersebut dapat memberikan satu harapan atas pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan peningkatan foreign direct investment Indonesia di masa mendatang.
Politikus senior Partai Golkar itu menyatakan kelahiran sovereign wealth fund ini bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Berdasarkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani, kata Dito, pemerintah telah mempersiapkan modal awal Rp 15 triliun dari total pemenuhan modal Rp 75 triliun yang sisanya akan dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, langkah cepat pembentukan LPI ini atas dasar mandat UU Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya peraturan turunan melalui PP 73 Tahun 2020 dan PP 74 Tahun 2020.
"Saya optimistis dengan dibentuknya LPI ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah momentum perbaikan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 dan sebagai katalis investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan baru,” ungkapnya.
Menurut Dito, pembentukan LPI ini nantinya dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Media Asing Sorot Danantara, Dinilai Serius soal Profesionalitas
- Ini Aturan Baru Pemberitahuan Pabean di Kawasan Bebas, Simak Penjelasan Bea Cukai
- Daftar Lengkap Pengurus Danantara, Ada 2 Presiden hingga Tokoh Fenomenal
- 4 Faktor ini Membuat Cryptocurrency Jadi Pilihan Investasi yang Menarik
- Bibit.id Bagikan Tiga Strategi Cerdas Maksimalkan THR 2025