Ditolak di Komisi VII, Diusulkan Lagi di Banggar
Pemerintah Tetap Usung Rencana Kenaikan TDL
Rabu, 29 September 2010 – 21:12 WIB
![Ditolak di Komisi VII, Diusulkan Lagi di Banggar](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Ditolak di Komisi VII, Diusulkan Lagi di Banggar
JAKARTA — Meski usulan tentang rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sudah ditolak Komisi VII DPR, namun hal itu bukan berarti membuat pemerintah surut langkah. Rencananya, pemerintah akan meminta dukungan Badan Anggaran untuk meloloskan usulan kenaikan TDL. "Itu mungkin bisa membuat kita hemat Rp 15 triliun. Kalau tidak naik, maka perlu ada koordinasi yang harus dilakukan dan fokus kegiatan kita bersama adalah bagaimana memperbaiki sistem kelistrikan kita segera," tegas Agus.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk mendapatkan dukungan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "Kami tetap merekomendasikan harus ada kenaikan. Tapi memang naik secara selektif. Paling tidak supaya kita tidak perlu lagi menambah misalnya Rp 12 triliun hanya untuk tambahan subsidi karena TDL tidak dinaikkan," kata Agus di Jakarta, Rabu (29/9).
Baca Juga:
Kenaikan TDL, kata Agus, bisa saja dihindari asalkan PLN dapat melakukan berbagai penghematan untuk mengurangi beban keuangan pemerintah. Misalnya, BBM untuk listrik yang selama ini disubsidi, diganti dengan bahan gas atau batu bara yang lebih murah.
Baca Juga:
JAKARTA — Meski usulan tentang rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sudah ditolak Komisi VII DPR, namun hal itu bukan berarti membuat
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Semarang Terus Dukung Peningkatan Ekspor Lewat Berbagai Fasilitas Kepabeanan
- Kabar Menggembirakan Bagi Kementrans Terkait Kinerja Positif Sektor Jasa Keuangan
- PNM Bina Warga Desa Tanjung Bunut Olah Nanas jadi Sumber Penghasilan
- BI Tambah Insentif Likuiditas Makropudensial untuk Bank Penyalur Kredit Perumahan
- BNI JKK Dukung Kopi Garut Swasembada Pangan dan Go Global
- BTN Optimistis Tahun ini Aset Perseroan Bakal Tembus Rp 500 Triliun