Ditolak, Ide Hapus SPBU BBM Bersubsidi di Lokasi Mewah
Jumat, 13 April 2012 – 20:32 WIB
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, menilai ide pemerintah untuk menghapus keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bersubsidi di lokasi mewah, mestinya tidak terjadi.
“Dimanapun lokasi tetap harus ada proporsi BBM bersubsidi, karena itu menyangkut hak sebagai Warga Negara Indonesia yang dilindungi UUD 1945, konstitusi tertinggi di negara ini,” katanya, Jumat (13/4), di Jakarta.
Dia menjelaskan, harusnya pemerintah itu melihat masalah dengan baik. Menurut politisi PDIP ini, masalahnya adalah pemerataan dan proporsionalitas distribusi serta pengawasan BBM bersubsidi di Indonesia apa sudah berjalan baik.
“Pemerintah harus mengevaluasi total dan menyeluruh soal ini,” kata Dewi. Ia menilai, pemerintah harus paham sektor hilir atau mikro dunia otomotif negeri ini.
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, menilai ide pemerintah untuk menghapus keberadaan Stasiun Pengisian Bahan
BERITA TERKAIT
- Kanwil Bea Cukai Jakarta Berikan Izin Fasilitas PLB kepada PT Sanyo Trading Indonesia
- Pertama di Indonesia, Kilang Pertamina Internasional Siap Produksi SAF Tersertifikasi
- Kawasan Gading Serpong Punya Akses Baru Menuju BSD City
- Harga Emas Antam Hari Ini 10 Januari Melonjak, Jadi Sebegini Per Gram
- Ini Kriteria Pelaku UMKM yang Utangnya Bisa Dihapus Pemerintah
- Tangerang Raya Area Strategis Investasi, LPKR Perluas Portofolio Produk Baru