Dituding Azmun, Kaban Anggap Biasa

JAKARTA - Menteri Kehutanan MS Kaban menganggap biasa tudingan Bupati Pelalawan Azmun Jaafar bahwa Kaban termasuk pihak yang harus bertanggungjawab dalam penyalahgunaan wewenang penerbitan ijin pemanfaatan hutan di Kabupaten Pelalawan.

jpnn.com - "Ah, biasa saja. Setiap kasus yang berhubungan dengan kehutanan ya pasti yang disebut-sebut Menhut," ujar Kaban yang ditemui usai rapat kerja dengan Komisi II DPR.

Menteri yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu justru mengaku tidak khawatir akan dijerat KPK terkait tudingan Azmun dalam pledoinya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya, perkara yang menjerat Azmun adalah gratifikasi dan bukan persoalan perijinan.

"Azmun itu diproses bukan karena perijinan, tetapi karena gratifikasi. KPK tak masuk di wilayah perijinan, tidak masuk di wilayah kebijakan," tandas Kaban.

Seperti diberitakan, Azmun dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan hukuman pidana 12 tahun. Namun Azmun dalam pledoinya membela diri bahwa proses perijinan pemanfaatan hutan di Pelalawan bukan semata-mata kewenangannya saja namun juga terdapat pihak lain termasuk Menteri Kehutanan MS Kaban.(ara/JPNN)