Dituding Kampanye di Bioskop, Jokowi Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi merespons tudingan pihak oposisi yang menganggap dirinya melakukan kampanye terselubung di bioskop, melalui penayangan iklan keberhasilan program pembangunan infrastruktur.
Menjawab jurnalis usai pembukaan Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Bogor Selatan, Jawa Barat, Jumat (14/9), Jokowi menyatakan itu sudah tugasnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Menurut suami Iriana itu, apa yang dilakukan Kemenkominfo merupakan amanat undang-undang. Kementerian tersebut harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembangunan yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses.
"Kalau dulu kan menteri penerangan yang menerangkan. Masa disuruh diam gini (sambil tutup mulut). Bagaimana?" kata Jokowi.
Saat disinggung bahwa penayangan iklan keberhasilan pemerintah tersebut sebagai bentuk kampanye terselubung, karena dilakukan jelang tahun politik Pilpres 2019, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak menjawab secara spesifik.
"Ya itu kan dari tiga empat tahun lalu (Kemenkominfo) menyampaikan, sudah disampaikan. Baik lewat Youtube, tv, itu sudah kewajiban Kominfo, itu amanat undang-undang. Lihat saja," jelasnya.
Dia menambahkan, masyarakat perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai program pemerintah. Mana yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan.
"Kami ini ingin menyampaikan apa adanya," pungkas bakal calon presiden petahana di Pilpres 2019. (fat/jpnn)
Jokowi mengklaim pengin menyampaikan apa adanya ke masyarakat soal program yang sudah dan sedang berjalan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi