Ditunjuk Jokowi jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Pamit, Serahkan Jabatan Kabaintelkam kepada Kapolri
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Paulus Waterpauw ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Putra asli Papua itu kemudian dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Kamis (21/10).
"Sebelum dilantik, Komjen Paulus sudah pamit dan menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkam kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (21/10).
Dia menjelaskan penunjukkan Komjen Paulus sebagai Deputi BNPP, tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP. Irjen Argo menjelaskan Komjen Paulus Waterpauw menggantikan Boytenjuri, deputi sebelumnya.
Menurut Argo, penyerahan jabatan Kabaintelkam oleh Komjen Paulus kepada Kapolri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 849 Tahun 2015 tentang Status Jabatan di lingkungan Polri.
"Nah, Kabaintelkam yang telah menyerahkan tugasnya ke Kapolri maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Wakabaintelkam," ujar Argo.
Komjen Paulus Waterpauw merupakan jebolan Akpol 1987.
Mantan Kapolda Papua itu telah mengabdi selama 38 tahun di kepolisian dan akan memasuki masa pensiun pada 1 November 2021.
Jokowi tunjuk Komjen Paulus Waterpauw jadi Deputi BNPP. Sebelum dilantik, Komjen Paulus sudah pamit dan menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkam kepada Kapolri Jederal Pol Listyo Sigit Prabowo
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- INSPIRA Sebut Kapolri Sigit Bawa Perubahan di Polri
- Cegah Teror Saat Natal, Polri Sterilisasi Seluruh Tempat Ibadah