Ditunjuk Jokowi jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Pamit, Serahkan Jabatan Kabaintelkam kepada Kapolri
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Paulus Waterpauw ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Putra asli Papua itu kemudian dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Kamis (21/10).
"Sebelum dilantik, Komjen Paulus sudah pamit dan menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkam kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (21/10).
Dia menjelaskan penunjukkan Komjen Paulus sebagai Deputi BNPP, tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP. Irjen Argo menjelaskan Komjen Paulus Waterpauw menggantikan Boytenjuri, deputi sebelumnya.
Menurut Argo, penyerahan jabatan Kabaintelkam oleh Komjen Paulus kepada Kapolri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 849 Tahun 2015 tentang Status Jabatan di lingkungan Polri.
"Nah, Kabaintelkam yang telah menyerahkan tugasnya ke Kapolri maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Wakabaintelkam," ujar Argo.
Komjen Paulus Waterpauw merupakan jebolan Akpol 1987.
Mantan Kapolda Papua itu telah mengabdi selama 38 tahun di kepolisian dan akan memasuki masa pensiun pada 1 November 2021.
Jokowi tunjuk Komjen Paulus Waterpauw jadi Deputi BNPP. Sebelum dilantik, Komjen Paulus sudah pamit dan menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkam kepada Kapolri Jederal Pol Listyo Sigit Prabowo
- Kapolri Ingatkan Potensi Polarisasi di Pilkada Serentak 2024
- Jenderal Sigit: Berita Hoaks Jadi Ancaman Tertinggi di Pilkada 2024
- Jokowi Terima Manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua dari TASPEN
- Pakar Hukum Tata Negara Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat yang Tak Netral di Pilkada
- Tom Lembong Diyakini Sudah Meminta Izin Jokowi terkait Kebijakan Impor Gula
- Kapolri Didesak Copot Kapolda yang Cawe-cawe di Pilkada 2024