Diumumkan KPU, Dana Sumbangan Kampanye Tiga Paslon di Jember Jomplang Banget

jpnn.com, JEMBER - KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye tiga pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Serentak 2020 daerah itu pada Senin (2/11).
Komisioner KPU Jember Achmad Susanto mengatakan, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) itu dilaporkan tim pasangan cabup-cawabup ke KPU setempat pada 31 Oktober 2020.
"Selanjutnya hari ini diumumkan ke publik," kata Achmad Susanto di Kantor KPU setempat.
Sesuai dengan Peraturan KPU, LPSDK tersebut harus diumumkan kepada publik melalui papan pengumuman dan laman resmi penyelenggara pemilu Jember.
Namun, KPU Jember hanya mengumumkan di papan pengumuman karena laman resmi masih mengalami gangguan pascadiretas.
Dari data yang disampaikan Achmad, terlihat LPSDK ketiga paslon itu jomplang banget. Ada yang dana sumbangannya miliran, ratusan juta, dan tidak ada sumbangannya sama sekali.
Achmad menjelaskan, LPSDK yang dilaporkan calon petahana Faida - Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) dengan nomor urut 1 sebesar Rp 1,85 miliar.
Kemudian, dana sumbangan kampanye pasangan Hendy Siswanto - Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) dengan nomor urut 2 tidak ada sama sekali. Sedangkan LPSDK pasangan nomor urut 3 Abdus Salam - Ifan Ariadna (Salam-Ifan) sebesar Rp 345 juta.
Setiap pasangan calon di Pilkada diwajibkan melaporkan dana sumbangan kampanye yang diperoleh.
- Viral Warga Asal Sultra Mengaku Ditolak Dinsos Jatim, Ternyata
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Kecelakaan Truk Tabrak Kereta Api di Jember, 1 Tewas
- Pembunuhan Bocah di Jember Sangat Keji, Motif Pelaku Belum Terungkap
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK