Diundang Pelantikan Prabowo–Gibran Sebagai Ketum Kadin, Anindya Bakrie Ungkap Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2024 – 2029) Anindya Bakrie mendapatkan undangan resmi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, (20/10) besok di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.
Hal tersebut disampaikan Anindya dalam Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (18/10) sore.
Anindya menjelaskan dirinya akan ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rencana lawatan luar negeri pertama Presiden Prabowo pasca-pelantikan nanti.
"Kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri direncanakan pada pekan kedua dan ketiga November, termasuk di antaranya menghadiri Forum APEC di Lima, Peru, dan Forum G-20 di Rio De Jainero, Brazil," terang dia.
Pada kesempatan tersebut, Anindya memberikan arahan kepada para pengurus di antaranya untuk menyusun program kerja 100 hari pertama dan program kerja 2025 sebagai bahan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan merangkul counterpart di kementerian/lembaga terkait WKU bidang masingmasing menyesuaikan dengan nomenklatur kabinet pemeritahan Prabowo – Gibran.
Dia juga menegaskan dua tugas penting Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah yaitu membantu investasi masuk ke Indonesia dan menggerakkan ekonomi di daerah.
Selain itu, sususan kepengurusan Kadin Indonesia Masa Bakti 2024 – 2029 akan diumumkan pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Pasalnya, susunan pengurus Kadin Indonesia yang diumumkan pada 7 Oktober 2024 lalu baru mencakup sekitar 50% dari total kepengurusan.
Anindya menjelaskan dirinya akan ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rencana lawatan luar negeri pertama Presiden Prabowo pasca-pelantikan nanti.
- 15 Ketum Kadin Provinsi: Kami Ingin Meluruskan Organisasi Ini Tetap Satu
- Begini Langkah Kadin Provinsi untuk Mempertahankan Satu Kamar Dagang dan Industri
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
- Investasi Triliunan Perlu Kepastian Regulasi, Industri Petrokimia Perlu Perhatian Pemerintah
- 250 Asosiasi dan Himpunan Inisiasi Forum Independen Buntut Polemik Kadin Indonesia