Diusulkan Buka Kantor Perwakilan

JAKARTA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diusulkan membentuk badan perwakilan khusus di Jakarta yang bertugas menjembatani kepentingan Kaltim dengan pemerintah pusat. Badan ini nantinya menjadi penghubung bila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan ekonomi maupun politik, yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan Kaltim ke depan. Usulan ini dikemukakan Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam, setelah mempelajari penghapusan  Dana Alokasi Umum (DAU) Kaltim pada tahun anggaran 2010.

"Idenya diadopsi dari Pemprov Sulawesi Selatan. Dengan penghubung itu, semua kebijakan terkait daerah baik yang merugikan atau menguntungkan bisa segera disikapi dengan cepat," jelasnya. Namun usulan Sofyan Hasdam tersebut dinilai tak efisien oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan Kaltim, Bambang Susilo. Menurut dia, lebih baik fungsi lembaga perwakilan seperti DPD dan DPR RI dimaksimalkan.

Terlebih, dua wakil rakyat pemilihan Kaltim periode 2009-2014, yakni Emir Moeis dan dirinya menduduki posisi cukup penting. Emir dipercaya sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang menangani keuangan, sedangkan Bambang terpilih menjadi Ketua Komite II DPD, yang membidangi sumberdaya manusia, perhubungan, pembangunan daerah tertinggal, pekerjaan umum, dan infrastruktur.

Dengan kondisi seperti ini, Bambang mengajak seluruh kepala daerah dan DPRD di Kaltim untuk berkonsultasi ke DPD sebelum mendatangi instansi terkait di Jakarta. Sebagai wakil rakyat yang non partisana, aspirasi daerah bisa langsung disalurkan dibanding diajukan sendiri, yang harus melalui birokrasi di departemen yang dituju. Bambang bahkan menyanggupi datang ke Kaltim, bila benar-benar diperlukan. "Tapi dengan catatan bawa data, jadi bisa kita bantu," sambungnya. (pra)