Diusulkan PNS Tak Punya Hak Pilih

JAKARTA -- Menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilukada ternyata sangat sulit. Di banyak daerah, calon incumbent masih saja memobilisasi PNS, bahkan melibatkan dalam tim pemenangan calon incumbent. Karenanya, diusulkan agar PNS tidak memiliki hak pilih, seperti TNI/Polri.

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR Arief Wibowo (Fraksi PDI Perjuangan). "Agar kasus-kasus mobilisasi PNS tidak terjadi lagi di masa mendatang, maka sebaiknya PNS tidak memiliki hak pilih sebagaimana anggota TNI/Polri. Karena untuk mencegah incumbent tidak memanfaatkan PNS, ternyata sangat sulit," ujar Arief Wibowo kepada JPNN, Senin (21/6).

Arief mengatakan, memang sulit untuk mencegah agar incumbent tidak memobilisasi PNS. Meski sudah ada surat edaran dari menpan dan mendagri mengenai netralitas PNS, namun di lapangan incumbent tetap mengerahkan PNS. Hal ini karena incumbent punya kekuatan untuk menekan PNS, misal terkait kewenangan promosi dan mutasi. "Incumbent biasa memainkan politik diskriminasi," ujar anggota DPR dari Jawa Timur itu.

Alasan lain, jika kepala daerah atau incumbent dilarang mengendalikan PNS, hal ini juga kontraproduktif dengan upaya mengefektifkan koordinasi jajaran birokrasi. "Kalau kepala daerah tak punya kewenangan mengorganisasikan PNS, ya repot, pemerintahan bisa mandeg. Tapi di sisi lain, kewenangan ini telah bias, yakni dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saat pilkada. Nah, sebaiknya PNS tak punya hak pilih saja," ujarnya. (sam/jpnn)