Diusut, Pemotongan Dana Pendidikan untuk Pemilukada

JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan segera  menyelidiki dugaan kasus pemotongan anggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dialihkan untuk dna penyelenggaraan pemilukada. Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Dodi Nandika mencurigai aksi pemotongan anggaran pendidikan untuk pemilukada ini merupakan ulah kongkalikong yang melibatkan pengguna anggaran, yakni Dinas Pendidikan setempat dan sekolah-sekolah.

"Jika pemotongan dilakukan dari APBN tentu susah, karena APBN disalurkan  langsung pada kementerian lembaga , diknas dan instansi lain. Nah, berarti mungkin saja, pemotongan itu dilakukan dengan adanya pendekatan atau kongkalikong terhadap pengguna, yakni sekolah dan dinas," ungkap Dodi kepada JPNN di Jakarta, Kamis (3/3).

Dodi mengatakan, jika pemotongan anggaran pendidikan itu benar terbukti dilakukan, maka sudah jelas bahwa ini adalah tindak korupsi dan manipulasi. Pasalnya, semua anggaran pendidikan yang disalurkan ke daerah itu sudah jelas peruntukkannya dan sudah ada di dalam DIPA-nya. Menurutnya, saat ini  harus ada peningkatan pengawasan internal oleh Itjen, baik secara langsung atau bekerjasama dengan  auditor eksternal, yaitu BPK, BPKP, KPK dan Bawasda.

"Sangat dimungkinkan jika pemotongan itu diketahui dalam tanda petik, yakni diketahui oleh internal Pemda. Tapi tidak diketahui oleh publik. Maka dari itu, pengawasan yang akan kita lakukan, difokuskan pada sisi perencanaan anggaran yang harus benar-benar akurat dengan realisasinya. Sehingga,  benar-benar memperkecil adanya kemungkinan mark-up,  penggelembungan anggaran dan penyelewengan anggaran," jelas Dodi.