Divestasi Newmont Rampung

Menkeu mengatakan, setelah masuk dalam pengelolaan Newmont, pemerintah akan mendorong perusahaan itu menjadi perusahaan terbuka. Dengan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) kelak, kata Agus, pemerintah berharap pengelolaan Newmont bisa lebih baik dan transparan.

"Kalau pemerintah masuk, kita bisa berikan warna, bisa ada proses nilai tambah di situ. Selain nilai tambah, itu juga memberikan lapangan kerja. Kita ingin industri ekstraktif ini bisa aktif dipasar modal," kata Agus.

Setelah masuk pasar modal melalui IPO, kata Agus, pemerintah masih mempertimbangkan pilihan apakah saham pemerintah akan terdilusi, atau akan tetap dipertahankan porsinya.

Dalam Kontrak Karya, Newmont memiliki kewajiban mendivestasi 31 persen saham ke pemerintah atau usaha nasional. Sebanyak 24 persen saham telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui PT Multi Daerah Bersaing (PT MDB).