Divonis 12 Tahun, Hak Politik Dicabut, Juliari Batubara Banding?

jpnn.com, JAKARTA - Eks Menteri Sosial Juliari Batubara memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya dalam perkara suap bansos Covid-19.
Juliari Batubara sebelumnya dinyatakan bersalah terkait penerimaan suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
"Beliau sudah memutuskan tidak banding," kata penasihat hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail di Jakarta, Senin (30/8).
Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Juliari Batubara pada 23 Agustus 2021 lalu.
Juliari juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000 yang bila tidak dibayar maka akan dipidana selama 2 tahun.
Hak politik politikus PDIP tersebut juga dicabut untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.
Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Saat itu, Juliari menyatakan masih pikir-pikir selama 7 hari terhadap vonis tersebut.
Penasihat hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail mengungkap sikap eks Mensos RI itu terkait upaya banding atas vonis hakim dalam perkara suap bansos Covid-19.
- Maqdir Desak KPK Hormati Hak Hasto Ajukan Praperadilan
- Hasto Kristiyanto Akan Penuhi Panggilan KPK jika Tak Ada Kepentingan Mendesak
- Anggota DPR Apresiasi Hasil Banding Kejaksaan di Perkara Harvey Moeis
- Hukuman Harvey Moeis Diperberat Menjadi 20 Tahun Penjara
- LSI: 81,4 Persen Publik Dukung Kejaksaan Banding Vonis Harvey Moeis
- Yudha Arfandi Ajukan Banding, Tamara Tyasmara Bilang Begini