Divonis Bebas, Eks Wawako Medan Sujud

Sugiyanto mengatakan, majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum diketuai Rehulina Purba yang menyimpulkan perbuatan Ramli Lubis mengajukan permohonan penurunan Nilai Objek Pajak (NJOP) lahan KBM di Jalan Brigjen Katamso Medan, merupakan perbuatan melawan hukum.

“Sesuai undang-undang perpajakan, untuk menurunkan NJOP, merupakan hak setiap wajib pajak. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, majelis menganggap apa yang dilakukan  Ramli Lubis, bukan perbuatan pidana, “ kata Sugiyanto.

Begitu juga dakwaan mark-up dalam pembelian tanah di KBM baru di kawasan Simalingkar B Medan, juga dinyatakan majelis hakim tidak terbukti. “Untuk dakwaan ini, jaksa tidak berhasil menghadirkan saksi-saksi pendukung, sesuai ketentuan hukum, “ tegas Sugiyanto.

Menurut keterangan saksi dalam dakwaan atau BAP, sejumlah pemilik lahan mengatakan tidak pernah berhubungan dengan Ramli Lubis.Tetapi hanya berhubungan melalui perantara. “Untuk itu, saksi tidak mengenal Ramli Lubis,” tegas Sugiyanto.