Diwarnai Interupsi, DPR Bentuk Pansus OJK

JAKARTA — Setelah mengalami tarik ulur beberapa waktu, akhirnya rapat paripurna DPR RI mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK). Namun sebelum disahkan, rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Anis Matta, Selasa (20/7), sempat dihujani interupsi dari beberapa anggota dewan.

Salah satu-nya berasal dari anggota Fraksi PDI Perjuangan melalui, Emir Moeis. Emir yang juga duduk sebagai ketua Komisi XI tersebut sempat meminta agar pembentukan Pansus RUU OJK hendaknya ditunda terlebih dahulu. Alasannya, karena seharusnya dibahas dulu di rapat Badan Musyawarah (Bamus), untuk kemudian RUU OJK cukup dibahas di Komisi XI saja.

"Lebih baik kita tunda dulu saja. Karena pembahasannya lebih baik ke Bamus dan cukup di komisi XI saja. Apalagi RUU OJK ini sangat full sekali masalah keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi XI," kata Emir.

Usulan Emir mendapat dukungan dari politisi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi. Menurutnya, RUU OJK cukup dibahas di Komisi XI saja. "Apalagi pembahasannya sudah hampir 50 persen selesai di Komisi XI. Pembahasan RUU OJK juga harus melibatkan instansi terkait keuangan dan pemerintah," kata Achsanul yang juga wakil Ketua Komisi XI itu.