Djan Faridz Minta JK Juga Turun Tangan Islahkan PPP
jpnn.com - JAKARTA - Ketua umum PPP versi muktamar di Jakarta, Djan Faridz merasa iri melihat cara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyikapi konflik internal di partai politik. Pasalnya, JK mau turun tangan langsung menengahi masalah dualisme kepengurusan di Golkar agar partai berlambang beringin itu bisa ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.
Djan pun menuntut agar partainya mendapat perlakuan yang sama dari wakil presiden. Sebab, tanpa bantuan JK, PPP terancam tidak bisa ikut pilkada serentak yang digelar di 269 daerah.
"Soal pilkada itu saya sangat mengharapkan Pak JK tidak hanya turun di Golkar. Saya sangat mengharapkan uluran tangan beliau untuk mengislahkan saya dengan Menhkumham," kata Djan kepada wartawan di KPK, Senin (1/6).
Bekas menteri perumahan rakyat ini mengakui kemampuan JK sebagai seorang mediator. Perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) jadi buktinya.
Karena alasan itu, Djan percaya JK dapat dengan mudah mengatasi masalah PPP. Terlebih, kata Djan, partainya merupakan satu-satunya partai ISlam.
"PPP kan partai Islam satu-satunya di Indonesia, kok Pak JK diam aja sih? Ayo dong islahkan saya dengan Menkumham, supaya saya bisa berdamai dengan Menkumham," lanjut Djan.
Djan mengaku belum menyampaikan permintaanya itu secara langsung ke JK. Namun dia mengharapkan pemberitaan di media bisa mengetuk hati sang wakil presiden.
"Alhamdulilah nih ada tivi yang masuk (wawancara). Jadi pertama melalui tivi dulu lah, habis itu saya baru memohon kepada beliau (JK)," pungkas Djan. (dil/jpnn)
JAKARTA - Ketua umum PPP versi muktamar di Jakarta, Djan Faridz merasa iri melihat cara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyikapi konflik internal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK