DK PBB Minta Militer Myanmar Bebaskan Suu Kyi, Kalimatnya Halus
"Tidak ada keraguan dalam kekuatan demokrasi yang tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang dapat dipercaya," kata dia.
Gedung Putih mengatakan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan telah berbicara melalui telepon dengan para duta besar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sullivan sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan oleh militer.
Tidak jelas seberapa efektif sanksi itu jika berlaku, karena para jenderal Myanmar hanya memiliki sedikit kepentingan luar negeri yang dapat menjadi sasaran.
Namun, militer memang memiliki kepentingan yang luas dalam ekonomi domestik dan bisa sangat merugi jika perusahaan asing yang telah berinvestasi di negara tersebut selama dekade terakhir memutuskan untuk mundur.
Pada Jumat, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meminta ASEAN mengadakan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN guna membahas situasi politik Myanmar.
Reuters belum dapat menghubungi pemerintah Myanmar untuk dimintai komentar.
Jalan-jalan di ibu kota komersial Myanmar, Yangon, kembali riuh dengan dentang suara pukulan periuk timah, saat warga Myanmar mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
DK PBB menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta sejumlah tokoh lain yang ditahan oleh pihak militer
- Israel Serang Pasukan Perdamaian di Lebanon, Sukamta DPR: DK PBB Harus Beri Sanksi Keras
- Wapres Ma'ruf Minta DK PBB Sikapi Serangan Israel ke UNIFIL
- Ketua Fraksi PKS: DK PBB Harus Menghentikan Pembantaian Israel terhadap Warga Gaza dan Rafah
- DK PBB Terbelah, Korea Utara Berpotensi Terbebas dari Sanksi
- Fraksi PKS: Resolusi Gencatan Senjata DK PBB Harus Bisa Usir Israel dari Gaza
- Junta Berlakukan Wajib Militer, Warga Sipil Myanmar Dalam Bahaya